Sebanyak 3321 Textbook ditemukan

Hukum Perlindungan Konsumen

buku ini mengandung beberapa pokok pemikiran, di antaranya yaitu: Pertama, penjelajahan historis perlindungan konsumen perspektif Islam, Barat dan Indonesia. Kedua, mendeskripsikan hak dan kewajiban konsumen dengan pendekatan hukum Islam. Ketiga, dinamika pergeseran prinsip pertanggungjawaban dalam perlindungan konsumen. Keempat, urgensi sertifikasi halal bagi konsumen dan produsen. Buku ini sejatinya mempertanyakan, kenapa kita membutuhkan hukum perlindungan konsumen? Buku Hukum Perlindungan Konsumen yang ada di tangan pembaca ini, merupakan edisi revisi dan cetakan kedua, ditulis sesuai dengan Silabus Mata Kuliah Hukum Perlindungaan Konsumen di perguruan tinggi. Dilengkapi dengan sasaran pengajaran, kesimpulan, soal diskusi, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan konsumen, sehingga layak disebut sebagai buku ajar Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

PERLINDUNGAN. KONSUMEN. 3. Bab. a . SaSaran Pengajaran Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk: 1. Menjelaskan sejarah perlindungan konsumen di Barat. 2. Menjelaskan sejarah perlindungan konsumen di Indonesia. 3.

Hukum perlindungan konsumen

diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Tentang LPKSM, diatur sesuai Pasal 44 UUPK, yaitu: 1. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatyang memenuhi syarat. 2.

Hukum Dagang

(2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah ...

Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Hukum Bisnis dan Perdata

Mahasiswa dan Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Dengan di terbitkannya Bunga Rampai ini, diharapkan dapat memberikan informasi maupun referensi di bidang ilmu hukum khususnya mengenai Hukum Bisnis dan Perdata.

Guna menegakkan perlindungan untuk konsumen maka dibentuklah BPK Nasional yang berpusat di ibu kota serta wajib bertanggung jawab terhadap Presiden. Badan Perlindungan Konsumen Nasional memiliki peran untuk memberikan saran juga ...