Sistem Informasi Pustaka

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI (MENCIPTAKAN PEMAHAMAN GERAKAN DAN BUDAYA ANTIKORUPSI)

Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Hukum Bisnis dan Perdata

Mahasiswa dan Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Dengan di terbitkannya Bunga Rampai ini, diharapkan dapat memberikan informasi ma
Selengkapnya...

Perbandingan hukum perdata

On Indonesian civil law; comparative law.

Asas asas perbandingan hukum pidana

Perbandingan hukum perdata

Capita selecta

perbandingan hukum Perbandingan hukum

Hukum laut internasional dan pengaturannya di Indonesia

Analysis on international law of the sea and its implementation in Indonesia.

Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional

Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional

Sebanyak 14 item atau buku ditemukan

Kategori : lAW

12 Next

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi ini berisikan bahan ajar dasar yang dapat dikembangkan sesuai dengan visi-misi, kondisi dan kebutuhan STKIP Singkawang dan Program Studi di STKIP Singkawang. Bahan ajar dasar yang dituliskan dalam buku ini terdiri dari dua belas bab, yaitu: (1) Korupsi dan Integritas, (2) Faktor Penyebab Korupsi, (3) Dampak Masif Korupsi, (4) Nilai dan Prinsip Anti Korupsi, (5) Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia, (6) Gerakan, Kerja sama, dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi, (7) Gerakan Kerja sama dan Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi, (8) Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan, dan (9) Perkembangan Tindak Pidana Korupsi, (10) Korupsi dan Pelayanan Publik, (11) Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan (12) Model Pembelajaran Mata Kuliah Anti Korupsi.

Andi Mursidi, Emi Sulistri, Frahasini, Mariyam, Nurhayati, Emi Sulistri, Frahasini, Mariyam, Nurhayati, Emi Sulistri, Frahasini, Mariyam, Nurhayati, Emi Sulistri, Frahasini, Mariyam, Nurhayati, Emi Sulistri, Frahasini, Mariyam, Nurhayati, Emi Sulistri, Frahasini, Mariyam, Nurhayati, Emi Sulistri, Frahasini, Mariyam, Nurhayati, Emi Sulistri, Frahasini, Mariyam, Nurhayati,

Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi ini berisikan bahan ajar dasar yang dapat dikembangkan sesuai dengan visi-misi, kondisi dan kebutuhan STKIP Singkawang dan Program Studi di STKIP Singkawang.

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI (MENCIPTAKAN PEMAHAMAN GERAKAN DAN BUDAYA ANTIKORUPSI)

Lembaga pendidikan merupakan tumpuan pendidikan karakter jangka panjang bagi generasi muda Indonesia. Untuk itu, sangat penting untuk menanamkan pendidikan anti korupsi secara berkesinambungan. Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu bentuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (2018), pendidikan anti korupsi adalah proses yang bertujuan untuk memperkuat sikap anti korupsi pada mahasiswa, baik sarjana maupun mahasiswa. Secara mental, bangsa Indonesia memiliki karakter khusus yang menjadi cikal bakal terjadinya tindakan korupsi. Di antara sikap tersebut adalah meremehkan kualitas, mencintai budaya instan, tidak yakin, tidak disiplin, dan sering melalaikan tanggung jawab. Sikap negatif seperti ini perlu dijauhkan dari pola pikir orang Indonesia karena pendidikan mereka di sekolah dan kampus sebagai tempat pendidikan karakter yang baik. Di satu sisi, bangsa kita memiliki kelemahan perilaku yang diwarisi dari kolonialisme. Memotong mental, tidak menghargai waktu, meremehkan kualitas, tidak yakin dan masih banyak lagi. Sementara itu, di sisi lain, dunia pendidikan yang seharusnya memperkuat budaya antikorupsi, semakin terasa tidak konsisten dalam menjalankan fungsinya. Proses pendidikan lebih mementingkan penguasaan pengetahuan itu sendiri daripada membiasakan diri dengan perilaku yang baik. Meskipun sekolah melaksanakan berbagai kegiatan serupa, hal tersebut dilakukan seolah-olah terpisah dari proses pembelajaran secara utuh. Oleh karena itu, sudah saatnya mengembalikan sekolah sebagai lokomotif untuk memperkuat budaya antikorupsi jangka panjang. Kita mulai dengan melakukan pendidikan anti korupsi yang dipimpin oleh satuan pendidikan.

Alif Ilman Mansyur, Susiana Dewi Ratih, Christina Bagenda, Rejeki Bangun, Nasrin Nasrin, Yusuf Adam Hilman, Shinta Primasari, Salbiah Salbiah, Susilawati Susilawati, Sudarto Sudarto, Mohamad Hilal Nu’Man, Iqbal Faza, Meti Mediyastuti Sofyan, Arnie Fajar, Yunita Yunita, Cecep Ucu Rakhman, Susiana Dewi Ratih, Christina Bagenda, Rejeki Bangun, Nasrin Nasrin, Yusuf Adam Hilman, Shinta Primasari, Salbiah Salbiah, Susilawati Susilawati, Sudarto Sudarto, Mohamad Hilal Nu’Man, Iqbal Faza, Meti Mediyastuti Sofyan, Arnie Fajar, Yunita Yunita, Cecep Ucu Rakhman, Susiana Dewi Ratih, Christina Bagenda, Rejeki Bangun, Nasrin Nasrin, Yusuf Adam Hilman, Shinta Primasari, Salbiah Salbiah, Susilawati Susilawati, Sudarto Sudarto, Mohamad Hilal Nu’Man, Iqbal Faza, Meti Mediyastuti Sofyan, Arnie Fajar, Yunita Yunita, Cecep Ucu Rakhman, Susiana Dewi Ratih, Christina Bagenda, Rejeki Bangun, Nasrin Nasrin, Yusuf Adam Hilman, Shinta Primasari, Salbiah Salbiah, Susilawati Susilawati, Sudarto Sudarto, Mohamad Hilal Nu’Man, Iqbal Faza, Meti Mediyastuti Sofyan, Arnie Fajar, Yunita Yunita, Cecep Ucu Rakhman, Susiana Dewi Ratih, Christina Bagenda, Rejeki Bangun, Nasrin Nasrin, Yusuf Adam Hilman, Shinta Primasari, Salbiah Salbiah, Susilawati Susilawati, Sudarto Sudarto, Mohamad Hilal Nu’Man, Iqbal Faza, Meti Mediyastuti Sofyan, Arnie Fajar, Yunita Yunita, Cecep Ucu Rakhman, Susiana Dewi Ratih, Christina Bagenda, Rejeki Bangun, Nasrin Nasrin, Yusuf Adam Hilman, Shinta Primasari, Salbiah Salbiah, Susilawati Susilawati, Sudarto Sudarto, Mohamad Hilal Nu’Man, Iqbal Faza, Meti Mediyastuti Sofyan, Arnie Fajar, Yunita Yunita, Cecep Ucu Rakhman,

Lembaga pendidikan merupakan tumpuan pendidikan karakter jangka panjang bagi generasi muda Indonesia.

Hukum Perlindungan Konsumen

buku ini mengandung beberapa pokok pemikiran, di antaranya yaitu: Pertama, penjelajahan historis perlindungan konsumen perspektif Islam, Barat dan Indonesia. Kedua, mendeskripsikan hak dan kewajiban konsumen dengan pendekatan hukum Islam. Ketiga, dinamika pergeseran prinsip pertanggungjawaban dalam perlindungan konsumen. Keempat, urgensi sertifikasi halal bagi konsumen dan produsen. Buku ini sejatinya mempertanyakan, kenapa kita membutuhkan hukum perlindungan konsumen? Buku Hukum Perlindungan Konsumen yang ada di tangan pembaca ini, merupakan edisi revisi dan cetakan kedua, ditulis sesuai dengan Silabus Mata Kuliah Hukum Perlindungaan Konsumen di perguruan tinggi. Dilengkapi dengan sasaran pengajaran, kesimpulan, soal diskusi, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan konsumen, sehingga layak disebut sebagai buku ajar Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Zulham, S.Hi., M.Hum.,

PERLINDUNGAN. KONSUMEN. 3. Bab. a . SaSaran Pengajaran Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk: 1. Menjelaskan sejarah perlindungan konsumen di Barat. 2. Menjelaskan sejarah perlindungan konsumen di Indonesia. 3.

Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Hukum Bisnis dan Perdata

Tim penyusun,

Guna menegakkan perlindungan untuk konsumen maka dibentuklah BPK Nasional yang berpusat di ibu kota serta wajib bertanggung jawab terhadap Presiden. Badan Perlindungan Konsumen Nasional memiliki peran untuk memberikan saran juga ...

Perbandingan hukum perdata

On Indonesian civil law; comparative law.

Munir Fuady,

On Indonesian civil law; comparative law.

Asas asas perbandingan hukum pidana

Romli Atmasasmita,

Perbandingan hukum perdata

R. Soebekti, Subekti (Raden),

Perbandingan hukum perdata

R. Soebekti,

Capita selecta

perbandingan hukum Perbandingan hukum

Sunarjati Hartono,

Hukum laut internasional dan pengaturannya di Indonesia

Analysis on international law of the sea and its implementation in Indonesia.

Dikdik Mohamad Sodik, SH.,MH.,Ph.D.,
Call Number : 341.4 DIK h

Analysis on international law of the sea and its implementation in Indonesia.

Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional

Penyelesaian sengketa merupakan satu tahap penting dan menentukan. Hukum internasional memainkan peran yang esensial, yakni memberikan pedoman, aturan, dan cara bagaimana suatu sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak secara damai. Penyelesaian sengketa internasional digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu penyelesaian secara hukum dan diplomatik. Penyelesaian secara hukum meliputi arbitrase dan pengadilan, sedangkan penyelesaian secara diplomatik meliputi negosiasi, penyelidikan, jasa baik, mediasi, dan konsiliasi. Buku ini membahas secara komprehensif Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional meliputi penyelesaian sengketa secara damai, diplomatik, di Arbitrase Internasional Publik, di mahkamah Internasional, PBB, di organisasi internasional regional atau dalam GATT/WTO. Mudah-mudahan buku sederhana ini dapat memberi sumbangan terhadap perkembangan hukum internasional, khususnya hukum penyelesaian sengketa di tanah air yang masih sangat langka.

Huala Adolf,

Buku ini membahas secara komprehensif Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional meliputi penyelesaian sengketa secara damai, diplomatik, di Arbitrase Internasional Publik, di mahkamah Internasional, PBB, di organisasi internasional regional ...

Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional

Buku ini mengupas secara komprehensif berbagai elemen dasar mulai dari definisi dan dasar berlakunya hukum perdata, sampai sistematika dan bagian-bagian utama hukum perdata. Buku ini dilengkapi pula dengan bahasan seputar yurisprudensi dalam hukum perdata, lembaga penjamin, dan aspek hukum kontrak dagang via internet sebagai upaya menghadirkan jembatan yang menghubungkan antara teori dan aplikasi nyata. --- Buku persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia)

DR. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H,
Call Number : 346 DR. h

Buku ini mengupas secara komprehensif berbagai elemen dasar mulai dari definisi dan dasar berlakunya hukum perdata, sampai sistematika dan bagian-bagian utama hukum perdata.

12 Next